Indonesia Lebih Baik Sebelum atau Sesudah Amandemen UUD 1945?

Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang dilakukan dalam empat tahap (1999–2002) merupakan salah satu tonggak penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Perdebatan terus berlangsung: apakah Indonesia lebih baik sebelum atau sesudah amandemen? Untuk menjawabnya, perlu kajian berimbang dengan menelaah kondisi politik, demokrasi, ekonomi, serta praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kondisi Sebelum Amandemen UUD 1945

Sebelum amandemen, UUD 1945 dianggap sebagai "konstitusi yang singkat" dengan hanya 37 pasal, memberi ruang interpretasi luas bagi penguasa. Beberapa ciri yang menonjol:

1. Kekuasaan Eksekutif yang Dominan
   Presiden memegang kekuasaan sangat besar, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. MPR berstatus lembaga tertinggi negara, tetapi dalam praktiknya lebih banyak menjadi "stempel politik" penguasa.

2. Demokrasi yang Terkendali
   Demokrasi era Orde Lama dan Orde Baru cenderung semu. Pemilu hanya menjadi formalitas, partai politik dibatasi, dan kebebasan sipil terkekang.

3. Stabilitas Politik yang Relatif Tinggi
   Dengan kontrol kuat dari pemerintah, stabilitas relatif terjaga, meski mengorbankan hak-hak demokratis rakyat. Pembangunan ekonomi berjalan, tetapi tidak merata dan sarat dengan korupsi serta kolusi.

4. Minimnya Jaminan HAM dan Checks and Balances
   Karena kekuasaan sangat terpusat, perlindungan hak asasi manusia sering terabaikan. Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial belum ada, sehingga pengawasan terhadap kekuasaan terbatas.

Kondisi Sesudah Amandemen UUD 1945

Amandemen membawa perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Beberapa dampak utamanya:

1. Penguatan Demokrasi dan Pemilu yang Lebih Terbuka
   Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang lebih kuat. Mekanisme pemilu lebih transparan meskipun masih menyisakan problem seperti politik uang dan polarisasi.

2. Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
   Bab khusus tentang HAM (Pasal 28A–28J) menjadi landasan kuat perlindungan hak warga negara. Hal ini menandai kemajuan signifikan dibanding era sebelumnya.

3. Check and Balances Antar Lembaga Negara
   MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Mahkamah Konstitusi lahir untuk menguji undang-undang terhadap UUD, menyelesaikan sengketa pemilu, dan membubarkan partai politik jika bertentangan dengan konstitusi.

4. Desentralisasi dan Otonomi Daerah
   Daerah memiliki kewenangan lebih luas dalam mengelola pemerintahan dan keuangan, meskipun praktiknya masih menghadapi tantangan berupa korupsi kepala daerah dan ketimpangan antarwilayah.

5. Keterbukaan Publik dan Kebebasan Sipil
   Pers, organisasi masyarakat, dan warga negara lebih bebas menyampaikan aspirasi. Meski demikian, kebebasan ini kadang disalahgunakan untuk menyebar hoaks, ujaran kebencian, atau politik identitas.

Perbandingan Aktual: Sebelum vs Sesudah

• Stabilitas Politik: Sebelum amandemen lebih stabil namun cenderung represif. Sesudah amandemen lebih demokratis, tetapi penuh dinamika, konflik kepentingan, bahkan polarisasi politik.

• Demokrasi: Sebelum amandemen demokrasi sebatas formalitas. Sesudah amandemen, demokrasi lebih substantif meski belum sepenuhnya bebas dari praktik oligarki.

• Ekonomi: Sebelum amandemen, pembangunan relatif terpusat dan menghasilkan pertumbuhan tinggi, tetapi timpang. Sesudah amandemen, ekonomi lebih terbuka, namun menghadapi tantangan globalisasi dan kesenjangan yang masih lebar.

• HAM: Sebelum amandemen, perlindungan HAM lemah. Sesudah amandemen, HAM lebih diakui secara konstitusional, meski praktik pelanggaran masih ada.

Kesimpulan

Pertanyaan apakah Indonesia lebih baik sebelum atau sesudah amandemen tidak memiliki jawaban tunggal. Sebelum amandemen, Indonesia menikmati stabilitas politik yang relatif kuat, tetapi mengorbankan demokrasi dan kebebasan warga. Sesudah amandemen, bangsa ini memperoleh sistem politik yang lebih demokratis, perlindungan HAM lebih baik, serta mekanisme check and balances yang lebih sehat, meski menghadapi tantangan baru berupa korupsi, politik uang, dan polarisasi sosial.

Dengan demikian, amandemen UUD 1945 membawa kemajuan penting dalam demokrasi dan tata negara, tetapi harus terus disempurnakan agar tidak hanya melahirkan kebebasan, melainkan juga keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

read more

Indonesia dalam Perspektif Siklus Polybius: Antara Demokrasi, Oligarki, dan Ancaman Oklokrasi

Pendahuluan

Konsep siklus pemerintahan (anacyclosis) yang diperkenalkan oleh Polybius (200–118 SM) dalam Histories memberikan kerangka analisis yang relevan untuk membaca dinamika politik kontemporer. Polybius berpendapat bahwa bentuk pemerintahan tidak pernah permanen, melainkan bergerak dalam siklus yang berulang sesuai dengan degradasi moral penguasa dan rakyat (Polybius, Histories VI.9). Dalam konteks Indonesia, konsep ini dapat dipakai untuk menelaah apakah demokrasi yang dianut secara formal masih terjaga kualitasnya atau telah bergeser menuju oligarki bahkan gejala oklokrasi.

Siklus Polybius: Kerangka Teoretis

Polybius menjelaskan bahwa pemerintahan bermula dari monarki yang adil, namun jika kekuasaan diwariskan kepada generasi yang hidup dalam kemewahan tanpa pengalaman penderitaan, maka monarki itu merosot menjadi tirani:

“Of the different kinds of constitutions, that which is universally and primarily the first is monarchy… when successors, unacquainted with civil hardships, begin to turn to insolence and violence, the monarchy degenerates into tyranny.” (Histories VI.9, terj. Paton, 1922).

Terjemahan Indonesia:

“Dari berbagai jenis konstitusi, yang pertama-tama muncul secara universal adalah monarki… ketika para penerus yang tidak mengenal kesulitan hidup berubah menjadi angkuh dan sewenang-wenang, maka monarki pun merosot menjadi tirani.”

Dari titik ini, siklus berlanjut: aristokrasi lahir sebagai reaksi terhadap tirani, lalu merosot menjadi oligarki. Demokrasi muncul sebagai pemerintahan rakyat, tetapi jika rakyat gagal menjaga kebebasan, ia berubah menjadi oklokrasi (mob rule), dan akhirnya masyarakat kembali mencari kepemimpinan tunggal.

Demokrasi Indonesia: Formalitas Konstitusional dan Praktik Oligarki

Indonesia secara normatif adalah negara demokrasi berdasarkan UUD 1945, dengan pemilu reguler, partisipasi rakyat, dan prinsip checks and balances. Namun, dalam praktiknya, banyak gejala oligarki yang menonjol. Hadiz dan Robison (2013) menyebut kondisi ini sebagai “oligarchic capture,” ketika kepentingan ekonomi dan politik elite menguasai arah kebijakan negara.

Contoh konkret dapat dilihat dari fenomena dinasti politik, di mana beberapa keluarga elite politik mampu menempatkan anggota keluarganya di berbagai jabatan strategis melalui jalur elektoral. Selain itu, keterlibatan pengusaha besar dalam pembiayaan politik memperkuat cengkeraman oligarki terhadap proses demokrasi. Tidak jarang, kebijakan yang dihasilkan lebih berpihak pada kepentingan pemilik modal ketimbang kebutuhan rakyat luas.

Media sosial, yang semula diharapkan menjadi ruang deliberasi publik, juga kerap dimanfaatkan sebagai arena politik oleh buzzer. Fenomena buzzer politik menandakan bahwa opini publik tidak selalu terbentuk secara organik, melainkan dikendalikan oleh narasi yang diproduksi elite dengan tujuan tertentu. Hal ini memperlemah kualitas demokrasi karena diskursus publik dipenuhi disinformasi dan polarisasi.

Gejala Oklokrasi dalam Dinamika Politik Indonesia

Polybius mengingatkan bahwa:

“Democracy again deteriorates into savage rule of violence, and thus gives birth once more to monarchy.” (Histories VI.9).

Terjemahan Indonesia:

“Demokrasi pada akhirnya merosot menjadi pemerintahan liar penuh kekerasan, dan dari situlah lahir kembali monarki.”

Gejala menuju oklokrasi di Indonesia mulai terlihat dalam polarisasi pemilu yang semakin tajam. Kontestasi elektoral tidak hanya menjadi arena kompetisi gagasan, tetapi sering bergeser ke konflik identitas dan emosi kolektif. Hal ini memperkuat kecenderungan masyarakat terbelah ke dalam kubu-kubu yang sulit dipertemukan, menciptakan atmosfer demokrasi yang rapuh.

Selain itu, demonstrasi besar-besaran yang muncul dalam menanggapi isu-isu kontroversial, seperti revisi undang-undang, kebijakan lingkungan, atau protes mahasiswa terhadap DPR, mencerminkan bentuk partisipasi politik rakyat. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, mobilisasi massa semacam ini berisiko menimbulkan kekacauan (mob rule), terutama ketika tuntutan disertai kekerasan atau manipulasi isu.

Dengan demikian, demokrasi Indonesia tidak hanya menghadapi dominasi oligarki, tetapi juga rawan jatuh dalam oklokrasi, sebagaimana telah digambarkan oleh Polybius lebih dari dua ribu tahun yang lalu.

Kesimpulan

Dalam kerangka siklus Polybius, Indonesia saat ini berada dalam posisi formal sebagai demokrasi, namun praktik oligarki sangat dominan dan gejala oklokrasi mulai terlihat. Dinasti politik, polarisasi pemilu, demonstrasi besar, serta dominasi buzzer di ruang publik menjadi bukti konkret bahwa demokrasi Indonesia sedang menghadapi tantangan serius.

Penguatan demokrasi substantif di Indonesia hanya mungkin tercapai dengan membatasi dominasi oligarki, memperkuat institusi demokrasi, serta meningkatkan literasi politik masyarakat. Tanpa upaya tersebut, siklus Polybius akan berulang: demokrasi merosot menjadi oklokrasi, lalu melahirkan kembali bentuk pemerintahan yang lebih otoriter.

---

Daftar Pustaka

• Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets. Routledge.

• McNeill, W. H. (1992). The Rise of the West: A History of the Human Community. University of Chicago Press.

• Meier, C. (2010). A Culture of Freedom: Ancient Greece and the Origins of Europe. Oxford University Press.

• Polybius. (1922). The Histories, Volume III: Books 5–8 (Translated by W. R. Paton). Loeb Classical Library, Harvard University Press.

read more

Jangan Jadikan Alasan sebagai Topeng Kemalasan

Setiap orang pasti pernah merasa lelah, enggan, atau bahkan kehilangan semangat untuk melakukan sesuatu. Namun, sering kali rasa malas itu tidak diakui secara jujur. Kita menutupinya dengan berbagai alasan: "Nanti saja," "Saya belum siap," atau "Keadaannya tidak mendukung." Padahal, alasan hanyalah topeng yang kita gunakan untuk membenarkan kemalasan.

Kemalasan yang dibiarkan akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan yang buruk lambat laun menggerogoti potensi diri. Seseorang yang selalu mencari alasan tidak akan pernah maju, karena waktunya habis untuk menunda dan membenarkan sikapnya. Hidup ini bukan tentang mencari pembenaran, melainkan tentang mencari jalan keluar.

Jika kita ingin meraih keberhasilan, langkah pertama adalah berani jujur pada diri sendiri: apakah saya benar-benar tidak mampu, atau sebenarnya saya hanya malas? Ketika kita mampu membedakan keduanya, maka solusi pun akan lebih mudah ditemukan. Bukan lagi bersembunyi di balik alasan, melainkan bergerak mencari cara agar tujuan tercapai.

Mulailah dari hal kecil. Paksa diri untuk konsisten melakukan tugas yang sederhana. Disiplin kecil yang dilatih setiap hari akan membentuk kebiasaan baik. Dan ketika kebiasaan baik itu tumbuh, kita tidak lagi membutuhkan alasan untuk menunda, melainkan alasan untuk terus maju.

Hidup ini singkat. Jangan habiskan waktu dengan dalih yang mengekang diri sendiri. Katakan pada diri kita: “Saya bukan orang yang mencari alasan, saya adalah orang yang mencari jalan.” Dengan begitu, energi positif akan tumbuh, motivasi akan menguat, dan kesuksesan pun semakin dekat.

read more